Oleh: Alya Maharani )*
Pemerintah Indonesia semakin gencar menindak maraknya situs Judi Daring yang mengancam keamanan dan ketertiban nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sejak periode pemerintahan baru telah memblokir sekitar 1,3 jutakonten Judi Daring. Angka ini terdiri dari lebih 1,19 juta situs judi daring dan sekitar 12 ribu konten negatif di media sosial yang berhubungan dengan perjudian.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa lonjakan kontennegatif termasuk Judi Daring dan pornografi anak telah menjadi ancaman serius di ruang digital Indonesia yang berpotensi merusak keamanan siber nasional. Kondisitersebut memaksa pemerintah bertindak cepat dan tegas melalui berbagai langkahstrategis dan penegakan hukum yang diperkuat. Menurut Meutya, pembangunan ruangdigital yang sehat dan aman bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkanjuga hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait.
Untuk memperkuat upaya pengawasan, Komdigi meluncurkan Sistem KepatuhanModerasi Konten, yang mewajibkan platform digital untuk menindaklanjuti kontenberisiko tinggi dalam waktu empat jam dan konten negatif lainnya dalam 24 jam. Selainitu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata KelolaPenyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya internet, termasukkonten Judi Daring yang mudah diakses.
Upaya pemerintah mendapat dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ikut mengawasi penanganan masalah ini. Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyatakan bahwa Komdigi telah menindaklanjuti lebih dari 82 persen rekomendasihasil pemeriksaan BPK, angka yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ia jugamengapresiasi kemajuan dalam penyelesaian kerugian negara yang berkaitan denganpelanggaran di sektor digital. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara Komdigi danBPK sangat penting untuk memperkuat ketahanan digital bangsa.
Tidak hanya Komdigi dan BPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) juga mengambil langkah konkret dalam memberantas Judi Daring denganmembekukan lebih dari 5.000 rekening terkait aktivitas perjudian daring dengan nilaitransaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa pembekuan ini adalah bagian dari misi besar penegakan hukumuntuk melindungi masyarakat dari dampak sosial Judi Daring, termasuk jeratanpinjaman online, narkotika, penipuan, dan kehancuran rumah tangga.
Menurut Ivan, aktivitas kriminal seperti pencucian uang sering kali menjadi konsekuensilanjutan dari kecanduan Judi Daring, karena para pelaku berusaha memenuhikebutuhan untuk terus berjudi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadapjudi daring tidak hanya berfungsi memberantas praktik ilegal, tetapi jugamenyelamatkan masa depan bangsa dari dampak sosial yang merusak. Ia menekankanbahwa kerja sama lintas lembaga, termasuk institusi keuangan, aparat penegak hukum, kementerian, dan masyarakat sipil, sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang bersih dari kejahatan keuangan dan perjudian ilegal.
Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) yang digagas pemerintah menjadi instrumen strategis dalam menutup ruang gerak para pelaku kejahatan tersebut dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional. Dengan sinergi tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya tidak hanya dalammenutup situs Judi Daring, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dana yang berasaldari aktivitas kriminal.
Langkah penutupan situs Judi Daring yang dilakukan pemerintah bukan sekadaroperasi pemblokiran, melainkan bagian dari strategi holistik untuk menjaga stabilitassosial dan ekonomi nasional. Judi Daring telah dikenal sebagai salah satu pemicuutama kemerosotan produktivitas tenaga kerja, ketidakharmonisan keluarga, sertameningkatnya utang dan risiko sosial. Oleh karena itu, penanganan judi daring harusdilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
Pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah menjadi sinyalkuat bahwa praktik Judi Daring tidak akan dibiarkan berkembang. Masyarakatdiharapkan semakin sadar bahwa perjudian daring bukan hanya soal kerugian pribadi, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial dan ekonomi. Dengan adanyaaturan tegas serta kerja sama antar lembaga, pemerintah memperkuat fondasikeamanan siber dan ekonomi digital yang sehat.
Peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah juga sangatdiperlukan. Edukasi dan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampumengenali dan menghindari jebakan Judi Daring. Pemerintah terus mendorongkampanye literasi digital dan keuangan agar warga tidak mudah tergoda oleh tawaranjudi daring yang menjanjikan keuntungan semu. Selain itu, alternatif ekonomi yang produktif juga perlu diperluas agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih sehat danaman dalam mengelola keuangan mereka.
Dalam menghadapi tantangan ini, langkah koordinasi antar lembaga pemerintah dankolaborasi dengan masyarakat sipil terbukti efektif. Berbagai upaya yang telahdilakukan Komdigi, BPK, dan PPATK menunjukkan bahwa Indonesia serius dalammemerangi Judi Daring yang selama ini menjadi ancaman serius. Dengan semangatgotong royong dan kebijakan yang konsisten, pemerintah berkomitmen untukmelindungi ruang digital dan kehidupan masyarakat dari praktik perjudian ilegal yang merusak.
Penutupan situs Judi Daring secara masif oleh pemerintah menjadi bukti keseriusandalam menjaga keamanan digital dan sosial. Tidak hanya menutup akses ilegal, tetapijuga mengurangi dampak negatif yang selama ini dirasakan masyarakat. Komitmen inidiharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan kondusifbagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
)* Analisis Kebijakan Publik
