Oleh: Fikri Setiawan )*
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mereformasi sistem peradilan pidanadengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaruan ini tidak sekadar penyesuaianterhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tetapi juga sebuahlangkah strategis untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) semakinterjamin dalam setiap tahap proses hukum.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, menilaibahwa KUHAP lama masih sarat dengan pendekatan kontrol terhadap kejahatan, yang mengutamakan kecepatan dan kuantitas penyelesaian perkara tanpa cukupmempertimbangkan prinsip due process of law. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan arahpembangunan hukum modern yang seharusnya menjadikan perlindungan individu daripotensi kesewenang-wenangan sebagai pijakan utama. Ia juga menekankan bahwapengesahan KUHAP baru harus dilakukan sebelum KUHP baru berlaku pada Januari2026 agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang merugikan proses penegakanhukum, terutama terkait legitimasi tindakan penahanan.
Paradigma hukum pidana Indonesia kini bergeser dari semangat pembalasan ke arahpemulihan dan perbaikan, dengan mengedepankan nilai korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan paradigma ini menuntut sistem hukum acara yang lebihmanusiawi dan menjunjung tinggi asas keadilan substantif. Oleh karena itu, KUHAP baru dirancang sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan menyeluruhterhadap hak-hak tersangka, terdakwa, hingga terpidana, tanpa mengabaikankebutuhan penegakan hukum yang efektif.
Edward menyoroti bahwa KUHAP lama tidak mencantumkan asas praduga tidakbersalah dalam batang tubuhnya, melainkan hanya dalam bagian penjelasan umum. Selain itu, banyak kewajiban hukum yang tidak dibarengi dengan sanksi ketikadilanggar oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuka celah penyalahgunaanwewenang dan melemahkan posisi individu dalam proses hukum. Denganmengedepankan asas hukum acara yang tertulis, jelas, dan ketat, KUHAP barudiarahkan untuk memperbaiki kekosongan normatif tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, juga memandang bahwa penyusunanKUHAP baru adalah langkah penting untuk memperkuat pelindungan HAM di ranahperadilan pidana. Ia menggarisbawahi bahwa hambatan utama bukan hanya pada tataran peraturan, tetapi juga dalam implementasinya. Banyak hak-hak dasar tersangkayang kerap terabaikan, termasuk hak atas bantuan hukum atau hak untuk tidak ditahansecara sewenang-wenang. Dalam konsultasi publik bersama masyarakat sipil, iamenilai KUHAP seharusnya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antaraketegasan hukum dan pelindungan hak individu.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan peran penasihat hukum dalam mendampingitersangka. Menurutnya, banyak praktik di lapangan yang masih membatasi ruang gerakadvokat, bahkan dalam tahap pemeriksaan awal. Untuk itu, RUU KUHAP didoronguntuk menegaskan posisi advokat sebagai bagian integral dalam menjaminperlindungan hukum yang adil.
Salah satu gagasan krusial dalam revisi KUHAP adalah penguatan pendekatankeadilan restoratif. Habiburokhman menilai bahwa pendekatan ini bukan hanya mampumenyelesaikan perkara secara lebih damai, tetapi juga menjadi solusi konkret ataspersoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyak kasus pidana ringan yang sebenarnya bisa diselesaikan di luar mekanisme pemidanaan formal, khususnya jikamelibatkan konflik sosial, ujaran kebencian, atau pelanggaran ringan yang lebih tepatdiselesaikan melalui dialog dan pemulihan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril IhzaMahendra, menyatakan bahwa KUHAP baru akan mencerminkan amanat konstitusiyang telah diamandemen, terutama dalam hal jaminan terhadap HAM. Ia menjelaskanbahwa draf KUHAP yang disiapkan telah menetapkan batas waktu maksimal status tersangka, yaitu dua tahun. Ketentuan ini dihadirkan untuk menghindari praktikpenetapan status hukum yang menggantung dan menimbulkan beban psikologisberkepanjangan terhadap individu.
Yusril juga menegaskan bahwa KUHAP baru tidak hanya berfungsi sebagai alatperlindungan HAM, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penyusunan KUHAP ini menurutnya sudah mengakomodasi berbagai perkembanganzaman dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya yang dinilai belum adaptifterhadap dinamika masyarakat modern. Pengalaman pribadi Yusril dalam mengujibeberapa pasal KUHAP lama ke Mahkamah Konstitusi memperkuat keyakinannyabahwa revisi menyeluruh terhadap hukum acara pidana memang sangat diperlukan.
Dengan berbagai pendekatan baru yang diadopsi dalam RUU KUHAP, pemerintahmenunjukkan bahwa pembaruan ini bukan hanya bersifat prosedural, tetapi merupakanbentuk nyata dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Perlindungan hak asasi manusia tidak lagihanya menjadi wacana, melainkan diterjemahkan secara sistematis ke dalam regulasiyang akan membentuk wajah peradilan pidana Indonesia di masa depan.
Dengan memperhatikan prinsip due process of law, pengakuan terhadap peranadvokat, batas waktu proses hukum yang tegas, serta pembukaan ruang keadilanrestoratif, KUHAP baru menjadi simbol transformasi hukum nasional yang lebih adil, transparan, dan beradab. Pemerintah bersama legislatif dan seluruh pemangkukepentingan telah meletakkan fondasi penting bagi terbentuknya sistem peradilan yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga bijak dalam melindungi hak-haksetiap warga negara.
)* Pengamat Ilmu Hukum
