Oleh: Dhita Karuniawati )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang tidakhanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Program ini digagassebagai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi tantangan gizi buruk, stunting, serta ketimpangan sosial di sektor pendidikan. MBG telah menjadi motor penggerakekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan baru.
Dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, program MBG dirancang untukmenjawab dua tantangan utama bangsa yaitu meningkatkan kualitas sumber dayamanusia (SDM) sejak dini dan menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah, meliputi keluarga dan pelaku usaha kecil. Dengan memberikan makan bergizisecara gratis kepada siswa-siswi sekolah, pemerintah dapat menciptakan efek domino yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Pemberian makan bergizi gratis di sekolah-sekolah bukan hanya soal bantuan pangan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anakyang mendapatkan asupan nutrisi cukup terbukti memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh lebih tinggi, serta tingkat kehadiran di sekolah yang meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
Program MBG juga dirancang dengan pendekatan ekonomi inklusif. Pasokan bahanpangan untuk makan bergizi berasal dari petani lokal, nelayan, peternak, dan pelakuUMKM pangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program iniakan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan dan pembukaanpeluang usaha.
Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah, daging, dan karbohidrat berkualitas, sekolah-sekolah dapat bermitra langsung dengan koperasi tani atau kelompok tanilokal. Langkah ini terbukti mendorong produksi nasional dan mengurangiketergantungan terhadap impor.
Efek dari program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Program ini bukan hanya menciptakan pekerjaan di hilir seperti pengolahan dan distribusimakanan, tetapi juga di sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan berkualitas untuk jutaan anak sekolahsetiap hari, petani akan terdorong untuk meningkatkan hasil panen dan memperluaslahan garapan. Demikian pula peternak akan meningkatkan produksi telur, susu, dandaging, sementara nelayan akan fokus pada hasil tangkapan yang memenuhi standarkualitas gizi.
Seluruh rantai pasok mulai dari produsen bahan baku, pengolah makanan, logistik, hingga pengawasan mutu, membutuhkan tenaga kerja baru. Pemerintahmemperkirakan bahwa jika program MBG diterapkan secara nasional danberkelanjutan, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai ratusan ribu, terutamadi pedesaan dan wilayah tertinggal.
Program MBG yang dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah menyerap sekitar68 ribu tenaga kerja di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lebih dari 60 persentenaga kerja yang terserap dalam program MBG merupakan ibu-ibu berusia 30 hingga50 tahun. Sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan ibu rumah tangga tanpapenghasilan tetap. Kini, melalui program ini, mereka memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2 juta per bulan.
Dadan mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG telahmenjangkau 4,97 juta penerima manfaat. Program tersebut telah berjalan di seluruh 38 provinsi dengan total 1.785 SPPG aktif.
Dadan juga menegaskan seluruh kepala SPPG kini telah menerima pembayaransecara rutin setiap bulan. Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran kini berjalanlancar dan rutin di seluruh wilayah. Saat ini pengelolaan keuangan program tersebutsudah lebih tertib, dengan sistem pencairan dana ke SPPG melalui virtual account sebelum kegiatan operasional dimulai. Ini dilakukan agar mitra tidak perlu menunggureimburs dan bisa langsung menjalankan kegiatan operasional.
Agar program MBG berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat danpemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pendanaan, dan standar pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memiliki perankunci dalam implementasi di lapangan.
Kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan di setiapdaerah harus bersinergi dalam merancang skema penyediaan makanan yang melibatkan masyarakat lokal. Termasuk dalam pengawasan kualitas gizi, pelatihanpelaku usaha makanan, dan evaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah.Pemerintah juga aktif melibatkan organisasi masyarakat, koperasi, dan lembagapendidikan vokasi untuk memperluas dampak MBG.
Program MBG adalah contoh nyata bahwa kebijakan sosial bisa menjadi stimulus ekonomi yang kuat. Tidak hanya mengentaskan anak-anak dari ancaman gizi buruk danmeningkatkan kualitas pendidikan, MBG juga mampu menciptakan ekosistem ekonomibaru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen kuat pemerintah dalam perencanaan dan pelibatan masyarakatsecara menyeluruh, MBG berpotensi menjadi program unggulan nasional yang tidakhanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi juga mempercepat pertumbuhanekonomi dari bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah strategipembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, danberdaya saing.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
