Oleh: Adi Sudjatmiko*
Pembangunan infrastruktur di Papua terus berkembang pesat dan terbukti mampu mewujudkan konektivitas yang lebih baik serta mendorong kemajuan di berbagai sektor. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat roda perekonomian, meningkatkan aksesibilitas, dan membuka peluang baru bagi masyarakat setempat.
Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Ahmad Erani Yustika mengatakanbahwa percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua merupakan prioritasPresiden Jokowi selama 10 tahun terakhir masa jabatannya. Pemerintah telahmembuat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Papua denganmenambah bobot perencanaan dan memperbanyak inisiasi program-program unggulan guna memajukan perekonomian Papua.
Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi terus berupaya melakukanpembangunan infrastruktur baik di moda transportasi dan aksesibilitas gunameningkatkan konektivitas dan menurunkan angka kemiskinan di Papua. Maksimalnya konektivitas di Papua dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dasar yang pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan bahwa berkat masifnya pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi, IPM di Papua meningkat sebesar 5,6 persen. Hal tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang kian menurun menjadi 21 persen. Keberhasilan tersebut patut diapresiasi karena Presiden Jokowi telah berhasil menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan konektivitas di wilayah Papua.
Pentingnya infrastruktur sebagai “lokomotif” yang dapat meningkatkankonektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerahPapua itu sendiri. Infrastruktur yang baik bukan hanya menciptakan konektivitasantarwilayah, tetapi juga mempercepat pergerakan barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Yang membedakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi denganpemerintahan sebelumnya adalah pendekatannya yang Indonesiasentris. Pemerintah tidak hanya fokus pada daerah-daerah pusat ekonomi seperti Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga memperluas proyek pembangunan ke wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pembangunan ini bertujuan untukmemastikan bahwa semua wilayah Indonesia dapat terhubung dan berkontribusidalam perekonomian nasional.
Di daerah-daerah seperti Papua, pembangunan infrastruktur berupa jalanraya, pelabuhan, dan bandara telah mengubah wajah ekonomi lokal. Sebelumnya, keterbatasan infrastruktur membuat daerah tersebut terisolasi dan sulit untukmengakses pasar nasional maupun global. Namun, dengan adanya jalan Trans-Papua dan berbagai proyek pembangunan lainnya, konektivitas semakin membaik, memudahkan distribusi barang dan membuka peluang ekonomi baru.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligusJuru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwapembangunan jalan nasional dalam kondisi baik telah bertambah hingga 6.000 km, mencakup wilayah-wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan NTT. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakanketerhubungan sosial dan ekonomi antarwilayah yang menjadi salah satu fondasiutama dalam menjaga kesatuan dan stabilitas NKRI.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanyamemperlancar pergerakan orang dan barang, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ketika wilayah-wilayah terpencil terhubung dengan pasar-pasar utama, akses terhadap barang dan jasa semakin mudah, dan peluang usahabaru pun terbuka maka akan terciptanya lapangan kerja baru, mengurangi biayalogistik, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasionalmaupun internasional.
Sementara itu, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menegaskankomitmennya untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun wilayah Timur lainnya di Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan bahwa Pemerintah terus berupayamempercepat pembangunan infrastruktur di Papua serta meningkatkankesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan bagian darikomitmen untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.Menurutnya, Papua menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, dan Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan masyarakat Papua merasakan dampak positif dari berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan.
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, secara makro, capaianpembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengalami perbaikan, antara lain dapat dilihat dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), membaiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta semakinmenurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, sesuai data Badan Pusat Statistik. Capaian pembangunan secara makro tersebut turut didukungdengan gencarnya pembangunan sektoral yang terintegrasi.
Pembangunan di Papua harus semakin masif dilakukan agar terciptanyakesinambungan dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan menjaminkebutuhan generasi mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipomengatakan bahwa pembangunan Papua perlu memperhatikan banyak hal, salah satunya yaitu konteks lokal dengan mempertimbangkan kelestarian alam sertakearifan lokal yang menjadi kunci keberhasilan membangun Papua kedepannya.
Keberhasilan Presiden Jokowi dalam pembangunan ini menjadi modal kuatbagi Papua untuk terus berkembang dan mencapai potensi maksimalnya.Pembangunan di Papua selama era Presiden Jokowi telah membawa perubahanbesar yang patut diapresiasi. Infrastruktur yang masif, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, serta program-program sosial yang menyasar kesejahteraanmasyarakat Papua adalah wujud nyata dari komitmen Pemerintah.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
