Oleh: Fikri Permana )*
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun ketahanansektor ketenagakerjaan secara jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang menandai hal ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja(Satgas PHK), yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah inidiambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika global dan disrupsi teknologi yang berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektorindustri.
Arahan Presiden ini menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam saat pekerjamenghadapi ketidakpastian. Satgas PHK dirancang untuk menjadi motor utama dalammerespons situasi ketenagakerjaan dengan cepat, mencegah PHK massal, sertamenjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Tidak hanya itu, satgas ini juga bertugasmemastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dengan pendekatan berbasis inklusi dan gotong royong antara pemerintah, serikat pekerja, pelaku industri, dan akademisi. Keberadaan satgas mencerminkan pandangan bahwa stabilitas ekonomi nasionalsangat bergantung pada keberlanjutan hubungan industrial yang harmonis.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peranpenting dalam mendukung operasional Satgas PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yassierlimenyampaikan bahwa kementeriannya telah menyusun Matriks Risiko Sektor Industri, yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang rentanterhadap PHK. Matriks ini memungkinkan pemerintah merancang kebijakan berbasisdata yang lebih akurat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan lapangan. Selain itu, kementerian juga mengoordinasikan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang diarahkan pada penguatan daya saingpekerja.
Program-program pelatihan tersebut tidak hanya difokuskan kepada pekerja yang sudah terdampak, tetapi juga dirancang sebagai instrumen pencegahan agar tenagakerja nasional memiliki kemampuan lintas sektor. Dengan begitu, para pekerja dapatlebih mudah beradaptasi dengan perubahan pola kerja akibat otomasi dan transformasidigital. Pemerintah meyakini bahwa pengembangan kapasitas individu merupakankunci utama untuk membangun ekosistem kerja yang tangguh dan tidak rentanterhadap guncangan eksternal.
Sementara itu, sektor pendidikan vokasi turut menjadi pilar penting dalampembangunan sistem kerja baru yang lebih adaptif. Salah satu contoh sukses dapatdilihat dari peran Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) yang merupakan hasilkolaborasi antara Kementerian Perindustrian dan sektor swasta. Direktur PIPB, Supardi, memandang lembaga pendidikan vokasi yang dipimpinnya sebagai bagian darisolusi jangka panjang atas tantangan ketenagakerjaan. Ia menilai bahwa keterlibatanindustri secara langsung dalam perencanaan kurikulum, penyediaan fasilitas praktik, hingga seleksi mahasiswa menciptakan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhanpasar.
Kolaborasi erat antara PIPB dan Chandra Asri Group menjadi contoh nyata sinergi yang berhasil menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri. Chandra Asri Group memberikan dukungan berupa lahan kampus, fasilitas praktik industri, hingga membukakesempatan kerja langsung bagi lulusan PIPB. Pada tahun 2025, sebanyak 33 persenlulusan angkatan pertama PIPB langsung diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang menunjukkan bahwa pemberdayaansumber daya manusia harus menjadi bagian integral dari strategi industrialisasinasional.
Lebih jauh, Supardi mengungkapkan bahwa PIPB juga menjalin kemitraan dengan lebihdari 30 perusahaan di sektor strategis seperti petrokimia, baja, dan pulp. Proses seleksimahasiswa pun melibatkan perusahaan sejak awal, dengan sistem penyaringan ketathingga tahap pemeriksaan kesehatan. Pendekatan ini memastikan bahwa lulusan tidakhanya unggul dari sisi akademik, tetapi juga siap kerja secara menyeluruh. Denganmayoritas mahasiswa berasal dari Cilegon dan sekitarnya, PIPB juga menjadiinstrumen pemberdayaan lokal yang mendorong pemerataan akses pendidikan dan pekerjaan.
Pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Cilegon dan Bupati Serang telah menjalin komunikasi aktif dengan PIPB untukmenyiapkan skema beasiswa daerah. Tujuannya adalah agar semakin banyak pemuda lokal bisa mendapatkan akses ke pendidikan vokasi berkualitas yang relevan dengankebutuhan industri di wilayahnya. Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah ini menjadifondasi penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang menyatu dan berkesinambungan.
Semua langkah tersebut menggambarkan bagaimana pemerintah saat ini membangunsistem ketenagakerjaan bukan hanya untuk menjawab persoalan hari ini, tetapi juga untuk menyiapkan fondasi masa depan. Kepemimpinan Presiden Prabowo, dukungankementerian teknis, serta peran aktif lembaga pendidikan vokasi seperti PIPB menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem kerja baru adalah hasil dari kerjakolaboratif yang terencana dan terukur.
Dengan pendekatan seperti ini, Indonesia tidak hanya membentengi diri dari ancamanPHK, tetapi juga menyiapkan angkatan kerja yang lebih produktif, fleksibel, dan kompetitif. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, penguatan dialog sosial, dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi tiga pilar utama dari strategi besarpemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Hal ini sejalan dengancita-cita besar Asta Cita, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasiutama kemajuan bangsa.
)* pengamat kebijakan publik
