Oleh: Fikri Hidayat Ramadhan )*
Pasca Idul Adha 2025, perhatian terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mengemuka di berbagai ruang publik. Bukan karena masalah atau keluhan, melainkan justrukarena banyaknya apresiasi yang datang secara bertubi-tubi dari dalam dan luar negeri. Pelayanan yang humanis, aman, dan penuh empati terhadap seluruh jemaah menjadi wajahbaru pengelolaan haji Indonesia yang kini terus menuai pujian luas.
Salah satu sorotan utama bahkan datang dari Pemerintah Arab Saudi. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah, menyampaikan secara langsung apresiasi tinggitersebut kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan resmi di Jeddah beberapawaktu lalu.
Pengelolaan haji Indonesia dinilai olehnya sama sekali tidak hanya fokus pada kepentinganjemaah dalam negeri saja, namun juga terus memberikan dampak positif bagi sistem hajibahkan secara global. Nilai humanitas yang diterapkan tersebut dianggap telah memperkayapraktik perhajian dunia dengan menerapkan pendekatan yang lebih beradab dan menyejukkan.
Menteri Nasaruddin melihat pengakuan dari Arab Saudi itu sebagai buah hasil dari adanyakomitmen secara kolektif pada seluruh elemen dalam negeri. Ia menekankan bahwapelayanan haji yang disiapkan selama ini bukan hanya sekadar untuk mengurus teknislogistik semata, melainkan untuk menciptakan atmosfer yang mendamaikan.
Pengalaman spiritual bagi seluruh jemaah menjadi fokus utama. Pelayanan yang diberikantersebut mampu menampilkan wajah Islam yang ramah, menyejukkan, dan juga membahagiakan. Para Jemaah tidak disuguhi dengan birokrasi yang rumit, melainkan justrudilayani dengan adanya pendampingan yang penuh empati.
Apresiasi tersebut tidak datang dari satu arah saja. Di dalam negeri, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin, juga mengutarakanpandangan serupa.
Ia melihat penyelenggaraan haji tahun ini sebagai tonggak penting dalam reformasi pelayanan ibadah. Menurutnya, terobosan-terobosan yang dihadirkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret bagi umat, bukan sebatas slogan.
Beberapa kebijakan seperti program tanazul, murur, dan safari wukuf disebut Prof. Wan sebagai bentuk nyata inovasi yang sangat berpihak pada jemaah lanjut usia dan penyandangdisabilitas.
Terobosan tersebut tidak hanya membantu jemaah menjalankan ibadah secara lebih mudah, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual yang bermartabat. Dalam pandanganakademisi tersebut, pelayanan yang ramah disabilitas merupakan cermin pelayanan berbasisnilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan.
Selain aspek teknis, langkah pemerintah menurunkan biaya haji juga dianggap sebagaistrategi jangka panjang yang bijak. Penurunan biaya dilakukan tanpa mengurangi kualitaspelayanan. Efisiensi dana, optimalisasi masa tinggal, serta peningkatan kualitas akomodasimemperlihatkan tata kelola haji yang semakin transparan dan bertanggung jawab. Hal inimemperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Tak hanya dari sisi kebijakan, kekuatan utama dari pelayanan haji tahun ini terletak pada kehadiran sumber daya manusia yang berdedikasi di lapangan. Salah satunya terlihat dariperan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang secara khususmenyiapkan 183 petugas untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas.
Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas, dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertamapada Jemaah Haji (PKP2JH), Suviyanto, menjelaskan bahwa petugas tersebut disebar di tigatitik utama yaitu Makkah, Madinah, dan Bandara.
Meskipun rasio ideal antara petugas dan jumlah jemaah lansia belum sepenuhnya terpenuhi, semangat dan komitmen para petugas di lapangan tetap tak surut. Suviyanto menyatakanbahwa para petugas terus berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan yang layakdan penuh hormat. Keterbatasan tenaga tidak menjadi alasan untuk abai terhadap kualitaspelayanan. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan penuhkehangatan.
Pengelolaan haji tahun ini memang tampak bertransformasi secara menyeluruh. Tak lagiterpaku pada pendekatan administratif semata, melainkan sudah beralih menjadi sistempelayanan yang menempatkan jemaah sebagai pusat dari segala kebijakan.
Transformasi ini tidak bisa dilepaskan dari arahan Presiden Prabowo yang menekankanpentingnya memberikan pelayanan sepenuh hati. Menteri Nasaruddin pun merespons denganmenjadikan “senyum jemaah” sebagai indikator keberhasilan utama.
Tiga senyuman yang dimaksud adalah senyuman ketika jemaah membayar biaya haji yang lebih terjangkau, senyuman saat menerima pelayanan optimal di Tanah Suci, dan senyumanterakhir ketika pulang ke tanah air dalam keadaan sehat dan meraih predikat haji mabrur. Gagasan ini bukan sekadar retorika, melainkan filosofi pelayanan publik berbasis kasihsayang dan nilai spiritual.
Penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M menjadi bukti bahwa reformasi pelayanan dapatdiwujudkan melalui kolaborasi lintas institusi. Ketika pemerintah, tenaga lapangan, akademisi, dan masyarakat saling bersinergi, hasilnya adalah sistem pelayanan ibadah yang bukan hanya efisien, tetapi juga menyentuh hati. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi contoh dalam penyelenggaraan haji yang berkelas dunia.
Apresiasi yang mengalir dari Arab Saudi, akademisi, hingga petugas lapangan menjadi sinyalkuat bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dalam menyelenggarakan ibadah haji. Melalui pelayanan yang aman dan humanis, Indonesia tidak hanya melayani jemaahnya, tetapi juga turut serta membentuk wajah perhajian global yang lebih manusiawi dan penuhkedamaian. (*)
)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Sosial Nusantara
[edRW]
