Oleh: Andi Ramli*)
Narasi tentang Indonesia Gelap yang disuarakan oleh sejumlah pihak ternyata tidak sepenuhnyamerepresentasikan kondisi kemajuan bangsa saat ini. Justru, banyak kemajuan dan optimismeyang sedang dibangun oleh pemerintah serta berbagai elemen masyarakat. Dalam menghadapiberagam tantangan, masyarakat diajak untuk melihat persoalan bangsa secara seimbang, bukandengan narasi suram yang bisa melemahkan semangat kolektif membangun negeri.
Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keterbukaan untuk berdialog dengan pihak-pihakyang menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi negara, termasuk kelompok yang dikenalsebagai Indonesia Gelap. Presiden menyampaikan niatnya untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah tersebut dan menawarkan kerja sama dalam mengatasi hal-hal yang dinilai gelap. Baginya, jika memang ada sisi gelap di negeri ini, maka hal itu bukanuntuk diperdebatkan secara terbuka semata, melainkan untuk diperbaiki bersama secara nyata.
Kelompok Indonesia Gelap sendiri bukanlah organisasi resmi, melainkan sekumpulan suara yang muncul dari kekecewaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi yang belum kunjungreda, dan krisis dalam demokrasi yang dirasa semakin memburuk. Mereka aktif menyuarakantuntutan melalui kanal-kanal media sosial dan berbagai aksi sipil seperti Aksi Kamisan, yang telah lama menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, terutama oleh Ibu Sumarsih yang memperjuangkan keadilan atas kematian putranya dalam Tragedi Semanggi.
Kelompok ini dikenal menyuarakan Asta Tuntutan Rakyat, yang mencakup delapan poin kritisterhadap kebijakan negara, mulai dari kembalinya militer ke jabatan sipil, pelemahan lembagaantikorupsi seperti KPK, degradasi demokrasi, hingga persoalan kesenjangan sosial, dominasioligarki politik, serta hilangnya integritas intelektual di kalangan elite. Mereka menilai bahwaarah pembangunan saat ini mengabaikan substansi keadilan sosial dan demokrasi yang menjadipilar negara.
Namun di sisi lain, pemerintah justru tengah mengusung beragam program yang diyakini akanmembawa Indonesia menuju masa depan yang cerah. Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah Makan Bergizi Gratis serta pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih, yang ditargetkan akan menggandakan modal dalam dua tahun.
Langkah besar ini tidak dijalankan sendiri, tetapi didampingi oleh pakar-pakar global seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Thaksin Sinawatara, serta dikawal langsung oleh dua mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah melihat bahwa dengan kolaborasilintas generasi dan keahlian global, masa depan Indonesia bisa lebih menjanjikan.
Pentingnya dialog juga disorot oleh Presiden Prabowo sebagai upaya menciptakan partisipasibermakna dalam demokrasi. Sebuah percakapan yang tidak melulu mempertentangkanpandangan, melainkan berangkat dari kesediaan untuk mendengar dan bekerja sama demi perbaikan kondisi. Dalam pandangannya, suara kritis bukan musuh negara, melainkan bagiandari dinamika demokrasi yang sehat. Apalagi ketika fungsi oposisi formal di parlemen tak lagiberjalan optimal, peran masyarakat sipil menjadi vital dalam menjaga keseimbangan demokratis.
Isu Indonesia Gelap juga disinggung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalampertemuan dengan pimpinan serikat dan konfederasi buruh menjelang peringatan Hari BuruhInternasional. Dalam forum tersebut, Dasco menegaskan pentingnya kekompakan antarapemerintah, DPR, dan kelompok buruh untuk menghadapi tantangan global.
Menurutnya, tantangan ekonomi hanya bisa dihadapi jika semua pihak bersatu dan optimisterhadap masa depan. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki masa depan yang terang, dilihat daripotensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki tekaduntuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui rencana kenaikan upah hingga 10 persen. Iaberharap dengan kebijakan ini, daya beli masyarakat bisa terdongkrak dan pertumbuhan ekonomisemakin positif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tuntutanmasyarakat, tetapi justru berusaha merespons dengan kebijakan yang berpihak kepadakesejahteraan rakyat.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dr. KH. Marsudi Syuhud, yang menekankan bahwa narasi negatif seperti Indonesia Gelap bisa munculketika harapan masyarakat tidak sejalan dengan kenyataan. Menurutnya, dalam kondisi sepertiini, masyarakat harus bijak dan tidak terprovokasi. Ia mengajak semua pihak untuk tetapmenjaga keseimbangan antara keinginan dan kemampuan, agar tidak terjebak dalam pesimismeyang justru merugikan.
KH. Marsudi menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo membawa semangat optimismeyang sejalan dengan nilai-nilai agama, yaitu membangun dengan semangat kebersamaan, bukansaling menyalahkan atau menyebarkan ketakutan. Ia juga mengingatkan bahwa perbedaanpendapat harus disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan dengan cara yang memecah belah bangsa. Menurutnya, kritik yang membangun justru penting dalam membentukarah pembangunan yang lebih baik dan inklusif.
Narasi Indonesia Gelap sepatutnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai refleksidari suara rakyat yang menginginkan perubahan. Namun, dalam negara demokratis, setiap narasiharus seimbang dengan fakta dan dilandasi oleh semangat membangun, bukan sekadarmenyalahkan. Ketika suara kritis direspons dengan dialog dan langkah konkret seperti yang dilakukan pemerintah, maka sinyal positif untuk perbaikan menjadi nyata.
Masyarakat diharapkan tidak hanya terpaku pada gambaran suram yang terus didengungkan oleh sebagian kalangan, melainkan mulai terlibat secara aktif dalam proses perubahan. Masa depanbangsa tidak bisa ditentukan oleh satu sisi saja, baik oleh penguasa maupun oposisi. Masa depanIndonesia terang atau gelap sangat tergantung pada kolaborasi antara semua elemen bangsa. Oleh sebab itu, daripada larut dalam narasi kegelapan, mari bersama mendorong perubahan nyatadengan semangat optimisme, kerja sama, dan tanggung jawab bersama demi Indonesia yang lebih cerah.
*) Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia