Oleh: Farhan Farisan )*
Tantangan ekonomi global semakin kompleks akibat gejolak geopolitik, kebijakanproteksionisme, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional. Keteganganantara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkokberdampak pada rantai pasokan global dan fluktuasi harga komoditas, yang pada akhirnya turut mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia.
Pemerintah menunjukkan respons cepat dan strategis untuk mengantisipasi dampakeksternal ini. Salah satunya adalah melalui upaya negosiasi perdagangan denganmitra strategis seperti Amerika Serikat. Dalam konferensi pers Komite StabilitasSistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwapembahasan dengan pihak AS tetap berjalan di luar jadwal resmi, menunjukkankeseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan hubungan dagang bilateral.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa situasi di AS masih sangat cair, dengankebijakan mereka turut dipengaruhi oleh ketegangan dagang global, termasukdengan Tiongkok. Oleh karena itu, Indonesia merespons dengan mengajukan lima strategi utama dalam rangka memperkuat posisi ekonomi nasional sekaligusmenciptakan relasi yang saling menguntungkan dengan AS.
Langkah pertama adalah menawarkan penyesuaian tarif bea masuk terhadapproduk-produk tertentu dari AS. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai langkahkonstruktif yang menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan dagang bilateral, bukan sebagai tindakan represif. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia tetap terbuka, namun tegas dalam menjaga kepentingan nasional.
Selanjutnya, pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan imporproduk-produk dari AS, terutama komoditas seperti migas, peralatan teknologi tinggi, dan produk pertanian yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ini diharapkanmemperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, sekaligus meningkatkan ketahananenergi dan teknologi Indonesia.
Reformasi fiskal dan kepabeanan juga menjadi fokus utama. Pemerintahberkomitmen membenahi sistem perpajakan dan bea cukai untuk meningkatkanefisiensi serta transparansi, menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing maupun domestik.
Dalam hal hambatan non-tarif, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan sepertiTingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengelolaan kuota impor. Selain itu, deregulasi terhadap berbagai persyaratan teknis di sejumlah kementerian dan lembaga tengah dipercepat guna memberikan kemudahan akses pasar bagi produkasing, tanpa mengorbankan perlindungan industri lokal.
Indonesia juga menyiapkan kebijakan responsif menghadapi lonjakan impor melaluimekanisme trade remedies. Hal ini penting untuk menjaga daya saing industri dalamnegeri agar tidak tergerus oleh produk asing dengan harga yang tidak wajar ataupraktik dumping.
Pemerintah memandang reformasi ini sebagai langkah penting dalam mendorongpertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas makroekonomi, sertamemastikan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harapannya, daya saing ekspor Indonesia meningkat, sekaligus mempererathubungan strategis dengan AS.
Sementara itu, Ekonom FEB UGM, Muhammad Edhie Purnawan, mengatakanbahwa tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini berasal dari ketidakpastianglobal yang dipicu oleh geopolitik, proteksionisme perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan. Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah, menekan ekspor, sertamenggerus daya beli masyarakat.
Menurut Edhie, bank-bank nasional perlu berinovasi dalam memperkuat likuiditasdan manajemen risiko agar mampu beradaptasi dengan tantangan era digital. Dengan fintech yang semakin agresif menyasar segmen milenial, bank konvensionalharus melakukan investasi besar pada teknologi seperti open banking dan kecerdasan buatan, sekaligus memperkuat pertahanan terhadap ancaman siber.
Langkah konkret yang perlu ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) adalahmemperkuat koordinasi moneter dan fiskal, menjaga ketahanan pangan, mendorongdigitalisasi UMKM, serta memanfaatkan diplomasi ekonomi. Strategi ini pentinguntuk memperkuat kedaulatan ekonomi di tengah ketegangan global yang terusberubah.
Edhie juga menekankan pentingnya mempertahankan BI-Rate serta menjaga rasiokredit yang sehat. Operasi pasar terbuka tetap menjadi instrumen utama dalammenjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan dari aliran modal keluar akibat tingginyasuku bunga global dan konflik geopolitik.
Selain itu, BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan suku bunga yang adaptif serta intervensi terukur di pasar valas. Pemerintah juga harus melakukanrealokasi belanja negara ke sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketegangandagang global.
Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Karinska Salsabila Priyatno, mengatakan bahwamenjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,75% memerlukan keseimbangan antaradukungan fiskal dan reformasi struktural. Efisiensi pengeluaran, peningkatanpendapatan dari sektor perpajakan, serta pengelolaan utang yang bijak adalahlangkah-langkah yang tidak bisa ditawar.
Negosiasi tarif dengan AS masih berlangsung dinamis, dengan beberapa sektorseperti energi dan pertanian sedang dalam tahap evaluasi. Pemerintah menegaskanbahwa semua tawaran tetap berpijak pada kepentingan nasional, terutama dalammenjaga ketahanan energi dan transfer teknologi.
Karinska juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur digital seperti QRIS dan GPN. Keberlangsungan sistem pembayaran nasional harus dijagaagar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan digital yang membahayakankedaulatan ekonomi di masa depan.
Pekan ini, perhatian pasar akan tertuju pada rilis data CPI bulan April dan pertumbuhan PDB kuartal pertama tahun 2025. Kedua indikator ini menjadi tolokukur penting dalam melihat ketahanan konsumsi domestik di tengah tingginya sukubunga dan tekanan global.
Dengan berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diharapkan mampumelewati tantangan global dengan kepala tegak. Kunci utamanya adalah sinergikebijakan, stabilitas makro, keberpihakan pada sektor produktif, serta adaptasiterhadap perubahan global yang cepat dan dinamis.
)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta