Oleh: Zikri Adiyatma )*
Pemerintah Indonesia terus mempertegas komitmennya untuk membangun negeri daripinggiran melalui program strategis elektrifikasi desa. Bukan sekadar memenuhikebutuhan dasar, kehadiran listrik menjadi simbol nyata dari keadilan sosial dan pemerataan pembangunan yang menyentuh hingga ke pelosok negeri. Program Listrik Desa (Lisdes) bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan target elektrifikasi terhadap 5.758 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Dalam rentang waktu 2025–2029, pemerintah akan membangun pembangkit listrik dengantotal kapasitas mencapai 394 megawatt dan menyambungkan akses listrik kepadasekitar 780 ribu rumah tangga.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuktanggung jawab negara yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Baginya, program ini lebih dari sekadar urusan teknis. Pengalaman masa kecilnya di Maluku Tengah yang belum terjangkau listrik menjadi pengingat bahwa setiap anak bangsaberhak mendapatkan akses terhadap penerangan dan kenyamanan dasar. Ia meyakinibahwa energi adalah alat untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan nasional.
Kementerian di bawah kepemimpinannya kini bergerak cepat menginventarisasi desa-desa yang belum berlistrik sebagai dasar penyusunan rencana kerja lima tahunan. Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta untukmenanamkan investasi hingga Rp50 triliun dalam rangka percepatan elektrifikasinasional. Bahlil menilai bahwa keterlibatan investor akan mempercepat tercapainyatarget, sekaligus menjadikan sektor energi desa sebagai instrumen ekonomi produktif.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) menjalankan mandat negara untuk menghadirkan listrik hingga pelosok. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan perusahaannya untukmengeksekusi Program Lisdes sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik(RUPTL) 2025–2034.
Darmawan melihat bahwa listrik bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi merupakankebutuhan primer yang harus tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia. PLN menjadikan program ini sebagai pengejawantahan sila kelima Pancasila, di mana keadilan sosial diwujudkan melalui kehadiran energi bagi semua kalangan, takterkecuali masyarakat di wilayah terpencil dan terluar.
Dalam kerangka pelaksanaan, hingga akhir tahun 2024 pemerintah telah berhasilmenghadirkan listrik di 83.693 desa dan kelurahan. Namun upaya belum berhenti di situ. Pemerintah terus memperluas jangkauan hingga ke daerah-daerah yang masihterisolasi dari jaringan utama.
Selain itu, untuk memastikan bahwa masyarakat miskin juga dapat menikmati manfaatlistrik, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyalurkan 367.212 sambunganbantuan pasang baru listrik (BPBL) antara tahun 2022 hingga 2024. Program inimenjadi bukti bahwa akses energi tidak hanya dibuka, tetapi juga dibuat terjangkau dan inklusif.
Respon positif terhadap implementasi program ini juga datang dari kepala daerah yang menyaksikan langsung dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. GubernurMaluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa program Lisdes membawaperubahan signifikan bagi warganya, terutama mereka yang tinggal di daerahkepulauan. Ia menilai bahwa kehadiran listrik telah membuka peluang baru dalamsektor pendidikan dan ekonomi.
Sebelumnya, keterbatasan akses energi menjadi hambatan utama bagi masyarakatuntuk berkembang. Kini, listrik menjadi katalisator kemajuan desa yang selama initertinggal dari arus utama pembangunan nasional.
Apa yang dilakukan pemerintah dalam program Lisdes menjadi bagian dari visi besarmembangun Indonesia dari pinggiran. Ini adalah manifestasi dari arah kebijakanPresiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanahIndonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dasar.
Program Lisdes dikerjakan secara bertahap, namun konsisten dan terukur, dengantarget penyelesaian hingga tahun 2029. Melalui pendekatan yang inklusif dan terfokus, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak bangsa yang harus belajardalam gelap, atau masyarakat yang bergantung pada lampu pelita karena belumtersentuh aliran listrik negara.
Pemerintah memandang bahwa membangun infrastruktur energi tidak dapat ditunda, karena menyangkut masa depan bangsa. Listrik menjadi penentu utama produktivitaswarga desa, memperluas akses informasi, dan membuka ruang bagi pertumbuhanindustri kecil di tingkat lokal.
Dengan adanya listrik, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat akan terangkat lebihcepat dan lebih merata. Oleh karena itu, program Lisdes bukan hanya jawabanterhadap kebutuhan, melainkan instrumen pembangunan yang menyentuh langsungjantung ketimpangan wilayah.
Listrik tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dijamin oleh negara. Pemerintah tidak berhenti pada janji, melainkan bekerja dalamsenyap namun progresif untuk mengubah wajah desa menjadi bagian dari gerak majuIndonesia secara utuh.
Dengan semangat ini, negara membuktikan bahwa pembangunan dari pinggiran bukansekadar slogan, tetapi agenda prioritas yang dijalankan dengan keberanian dan ketekunan. Program Listrik Desa menjadi tonggak penting dalam menyatukanIndonesia secara energi dan mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif. Pemerintah menunjukkan bahwa terang itu bukan milik segelintir orang, melainkan hakseluruh rakyat yang layak diperjuangkan sampai ke pelosok terakhir negeri ini.
)* Pemerhati Kebijakan Pemerintah
