Percepatan pembangunan Papua telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalambeberapa tahun terakhir. Sebagai wilayah yang memiliki potensi alam yang melimpah dankeragaman budaya yang luar biasa, Papua tidak hanya menjadi pusat perhatian dari segiekonomi, namun juga dari segi sosial dan budaya. Salah satu aspek penting dalam pembangunandi Papua adalah keterlibatan masyarakat adat, yang memiliki peran signifikan dalam menjagakelestarian alam serta warisan budaya yang ada di sana.
Masyarakat adat di Papua, dengan segala kearifan lokal yang dimiliki, telah menjadi bagian tidakterpisahkan dari upaya percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam beberapaprogram yang dilaksanakan, mereka tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapijuga sebagai pelaku utama dalam upaya pelestarian hutan dan lahan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata dari keterlibatan ini adalah Program Amankan Masyarakat Adat, Hutan, dan Tanah Papua (Amahuta), yang diinisiasi oleh Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian danPemberdayaan Masyarakat Adat (Pt PPMA) Papua.
Melalui program Amahuta, masyarakat adat di Kabupaten Sarmi, Papua, telah berperan aktifdalam menjaga kelestarian hutan dan lahan ulayat yang menjadi bagian penting dari kehidupanmereka. Program ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran masyarakat adat, sertamemastikan hak-hak tenurial atau hak ulayat mereka tetap terlindungi.
Masyarakat adat di Kabupaten Sarmi sendiri terdiri dari lima suku besar, yakni Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Kelima suku ini memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutandan tanah adat, yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi.
Direktur Eksekutif Pt PPMA, Naomi Marasian, menegaskan bahwa program Amahuta perluterus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Evaluasi program ini melibatkanberbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja sama dengan pemerintah daerahsetempat.
Salah satu tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk merumuskan peta jalan bagi penguatankapasitas masyarakat adat di Sarmi, sehingga mereka mampu berperan lebih optimal dalamproses pembangunan daerah.
Keterlibatan masyarakat adat dalam program ini tidak hanya sebatas pelestarian hutan dan tanah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Mereka dilibatkan dalam berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.
Hal ini sangat penting, mengingat potensi alam yang dimiliki oleh Papua, terutama dalam bidangperikanan, pertanian, dan pariwisata. Dengan keterlibatan aktif masyarakat adat, potensi tersebutdapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagimereka.
Pemerintah Kabupaten Sarmi memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat adat. Kepala Subbidang Pariwisata Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarmi, Hendrik Sorondanya, mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungidan memberdayakan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk LSM dan mitra pembangunan, sangat diperlukan untuk merumuskan langkah-langkahstrategis dalam mempercepat proses ini.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi adalah pembentukanperaturan daerah (perda) tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakathukum adat. Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adatdalam mempertahankan hak-hak ulayat mereka.
Selain itu, perda ini juga akan membantu memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan secaraaktif dalam proses pembangunan daerah, sehingga mereka dapat menikmati manfaat yang lebihbesar dari hasil pembangunan.
Hendrik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektorswasta dalam mengoptimalkan potensi daerah, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, potensi ini tidak hanya akan meningkatkankesejahteraan masyarakat adat, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah secarakeseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sarmi, yaitu menuju daerahyang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Meski program Amahuta dan upaya-upaya pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yang positif, tantangan dalam percepatan pembangunan di Papua masih sangat nyata. Salah satutantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan layanandasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Wilayah Papua yang luas dan sebagian besar masih berupa hutan belantara membuataksesibilitas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses pembangunan. Selain itu, masyarakat adat Papua juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak-hak mereka. Alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan besar seringkalimengancam keberlanjutan hutan dan tanah adat.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan mitra pembangunan untuk terus memperkuatperlindungan terhadap hak-hak tenurial masyarakat adat, serta memastikan bahwa pembangunanyang dilakukan tidak merugikan mereka.
Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pembangunan juga menjadi salah satukunci keberhasilan, karena mereka memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga dalammenjaga kelestarian alam dan sumber daya yang ada.
Pembangunan Papua tidak hanya harus memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial danbudaya, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh. Dengan komitmenyang kuat dari semua pihak, Papua yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan bukan lagisekadar harapan, tetapi kenyataan yang bisa segera terwujud.
)* Peneliti Senior Isu Papua – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Papua Mandiri