Oleh: Syarif Hidayatullah *)
Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni ParlemenNegara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) yang akan digelar pada 12–15 Mei 2025 di KompleksParlemen, Jakarta. Diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), konferensi ini menjadi momentum strategis untuk menegaskankembali peran aktif Indonesia dalam memperkuat diplomasi antarparlemen negara-negara Muslim.
Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah dan sekaligus Presiden PUIC ke-19 diputuskan dalam Konferensi ke-18 PUIC yang berlangsung di Abidjan, Pantai Gading, pada Maret 2024. Ini bukan kali pertama Indonesia dipercaya memimpinforum PUIC. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Konferensi ke-7 PUIC di Palembang pada 2012. Pengalaman tersebut menjadi modal berhargadalam menyukseskan penyelenggaraan forum kali ini.
Dengan mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini sekaligus menandai 25 tahunberdirinya PUIC yang pertama kali dibentuk di Teheran, Iran pada tahun 1999. Tema ini merefleksikan aspirasi bersama negara-negara anggota OKI untuk memperkuattata kelola pemerintahan yang baik serta institusi yang kuat sebagai fondasi utamaketahanan nasional dan kawasan.
Penyelenggaraan Konferensi ke-19 PUIC ini memiliki makna penting, bukan hanyasebagai perayaan seperempat abad keberadaan PUIC, tetapi juga sebagai ruangrefleksi dan perumusan langkah ke depan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Isu-isu besar seperti perubahan iklim, instabilitas ekonomi global, krisis kemanusiaan, keamanan kesehatan, hingga krisis kepercayaan publik terhadapnegara akan menjadi topik yang dibahas dalam konferensi ini.
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah menyusunsejumlah agenda strategis yang akan dibawa dalam forum ini. Anggota BKSAP DPR RI, Eva Monalisa, menyebutkan bahwa salah satu isu utama yang akan diangkatIndonesia adalah memperkuat dukungan kolektif negara-negara anggota PUIC terhadap kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannyadengan delegasi Pemerintah Palestina di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Komitmen kuat Indonesia terhadap isu Palestina juga sempat ditegaskan oleh KetuaDPR RI, Puan Maharani, dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Palestina, Rawhi Fattouh, pada forum The Group of Parliaments in Support of Palestine yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan panggilan moral dan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga mengundang langsung KetuaParlemen Palestina untuk menghadiri Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta.
Untuk diketahui, saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di Aljazair pada tanggal 15 November 1988, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soehartosegera mengambil sikap tegas. Pada masa pemerintahan Soeharto tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pertama yang secara resmi memberikan pengakuanterhadap proklamasi kemerdekaan Palestina.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga konsistenmengirimkan bantuan kemanusiaan dan memperkuat diplomasi di forum PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Ketika kunjungan kerja ke Turki, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmendukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, dan menyebut bahwa Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih adil, terutama dalammenyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina.
Langkah diplomatis ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia, dalam mendukungperjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kedaulatan sebagai negara merdeka. Keputusan Indonesia menjadi pelopor dalam mengakui kemerdekaan Palestina menunjukkan posisi konsisten negara ini dalam hubungan internasional, khususnyaterkait isu-isu kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
Forum tersebut menghasilkan joint declaration yang menyerukan kepada negara-negara anggota PUIC untuk menggunakan pengaruh politiknya guna melindungihak-hak dasar rakyat Palestina dan memperkuat posisi Palestina dalam sisteminternasional, termasuk keanggotaan penuh di PBB. Selain Indonesia dan Palestina, forum ini juga dihadiri oleh para ketua parlemen dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, Pakistan, Yordania, Senegal, dan perwakilan parlemen dari Aljazair, Mesir, dan Azerbaijan, menunjukkan besarnya dukungan terhadap isu ini.
Sebagai organisasi parlemen yang kini beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari seluruh dunia Islam, PUIC menjadi forum strategis dalammembangun kerja sama antarparlemen, memperkuat solidaritas umat, sertamenyusun respons kolektif atas dinamika global. Dalam konteks ini, Indonesia tidakhanya berperan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggerak utama berbagaiinisiatif konstruktif, termasuk agenda pemberdayaan perempuan, perlindungan hakminoritas Muslim, hingga promosi perdamaian dunia.
Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta akan berlangsung selama empat hari dan mencakup berbagai agenda penting seperti sidang pleno, pertemuan komite tetap, forum perempuan parlemen, serta dialog tematik lintas isu. Beberapa topik yang akan dibahas meliputi inovasi legislatif, tata kelola digital, partisipasi politik yang inklusif, serta peningkatan kapasitas institusi parlemen dalam menjawab tantanganzaman.
Untuk mewujudkan kesuksesan acara ini, Setjen DPR RI juga intensif berkoordinasidengan sejumlah instansi seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Polda Metro Jaya, serta Pemprov DKI Jakarta juga. Semua upaya ini diusahakan guna memastikankelancaran dan keamanan acara.
Beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya permintaan pengamanan jaluriring-iringan VVIP, penyambutan delegasi di bandara, hingga kesiapan jamuanmakan malam kenegaraan pada 11 Mei dan makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta.
“Sinergi antarinstansi sangat penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancardan mencerminkan citra baik Indonesia di mata dunia internasional,” pungkas SekjenDPR RI Indra Iskandar.
Dari sisi penyelenggaraan, DPR RI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekretariat Jenderal PUIC pada Februari 2025 sebagai langkah awalpersiapan teknis dan logistik. Konferensi ini dirancang dengan pendekatan efisiensianggaran, namun tetap mengutamakan kualitas dan profesionalisme, sesuai arahanpemerintah. Meskipun detail pengamanan belum diumumkan ke publik, Indonesia memiliki rekam jejak yang solid dalam menjamin kelancaran acara berskalainternasional.
Konferensi ini juga menjadi ruang untuk memperluas kerja sama lintas kawasanmelalui penguatan solidaritas Selatan-Selatan. Indonesia berharap, melalui forum ini, parlemen negara-negara Muslim dapat memperkuat posisi mereka dalam sisteminternasional serta mempengaruhi agenda global menuju dunia yang lebih adil dan damai.
Dengan kesiapan yang matang, dukungan lintas sektor, dan komitmen terhadapdiplomasi parlementer yang inklusif dan transformatif, Indonesia siap menjadikanKonferensi ke-19 PUIC di Jakarta sebagai forum yang bersejarah dan berdampaknyata bagi masa depan umat.
*) Cendekiawan Islam/ Peneliti Studi Islam